Jakarta, Bisabasi.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tak ada lagi istilah wait and see pasca penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pekan lalu (14/2/2024). Kondisi ini sejalan dengan pelaksanaan pemilu yang berjalan lancar.
Jokowi menyebut, banyak para pelaku bisnis yang kemarin masih menunggu pemilu atau wait and see karena khawatir dengan kondisi politik yang memanas menjelang pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
“Tetapi sekarang alhamdulillah pemilu berjalan dengan lancar, masyarakat berbondong-bondong ke TPS dengan riang gembira, dan kita harapkan, arus modal masuk, investasi habis pemilu bisa bergerak lebih meningkat dan lebih baik lagi,” kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2024 di St Regis Jakarta pada Selasa (20/2/2024).
Meski demikian, kondisi geopolitik global saat ini masih kurang baik dan kurang kondusif. Di mana, perang masih terjadi perang di Ukraina dan Gaza. Namun, Jokowi menegaskan bahwa kondisi politik dalam negeri masih stabil dan akan membangkitkan industri keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Jokowi memaparkan, permodalan perbankan mencapai 27,69%. Angka itu di atas negara-negara di kawasan, kredit perbankan juga masih bisa tumbuh di double digit pada level 10,38 year on year.
Di samping itu, ekonomi Indonesia tumbuh baik di level 5,05%. Tingkat inflasi juga terkendali dan terjaga di level 2,57%. Jokowi melanjutkan, cadangan devisa Indonesia berada di angka USD145 miliar dan neraca dagang mengalami surplus sebesar USD36 miliar, serta current account deficit surplus di level 0,16%.
“Saya kira angka-angka seperti itu yang harusnya kita optimistis terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2024. Tapi tetap harus hati-hati, waspada,” imbuh Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar juga menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia tidak dalam fase wait and see.
Menurut Mahendra kondisi tersebut juga ditopang oleh terlaksananya pemilu. Mahendra menyebut, pemilu yang dilaksanakan 14 Februari lalu merupakan pemilu dengan jumlah pemilih terbesar dari negara manapun di dunia, termasuk Amerika Serikat (AS).
“Oleh karena itu, kita harus menggunakan hal ini sebagai modalitas pembangunan perekonomian nasional dan stabilitas industri jasa keuangan. Indonesia tidak dalam periode seperti yang kerap didengungkan sebelum pemilu,” ujar Mahendra.