Jakarta, bisabasi.id – Partai Buruh dan KSPI menyambut baik peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Cita-cita dan tujuan pendirian Danantara sungguh mulia dan berorientasi pada kesejahteraan anak cucu rakyat Indonesia.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, jika melihat komposisi kepemimpinan badan pelaksana Danantara yaitu CEO Rosan Roeslani (Menteri Investasi dan Kepala BKPM), Dony Oskaria (Wakil Menteri BUMN) sebagai COO, dan Pandu Patria Sjahrir (Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kadin Indonesia) sebagai CIO Danantara sungguh miris, jauh panggang dari api, dan tidak memberikan harapan apa pun bagi kaum buruh.
“Menteri Investasi, yang juga CEO Danantara, adalah salah satu penggagas utama sekaligus Ketua Satgas Omnibus Law UU Cipta Kerja, kebijakan yang sangat ditentang oleh kaum buruh karena merusak masa depan mereka,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya. (26/2).
Menurut Said Iqbal, saat Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, apakah Menteri Investasi, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian, dan Menko Perekonomian mengetahui bahwa ribuan buruh di sektor industri elektronik telah terkena PHK di awal tahun 2025? PT Sanken mem-PHK hampir seribu karyawan dan menutup operasionalnya untuk relokasi kembali ke Jepang.
Selain itu, PT Yamaha Musik mem-PHK lebih dari seribu buruh karena pabriknya dipindahkan ke China dan Jepang. PT Tokai di Bekasi mem-PHK ratusan buruh dan kembali, perusahaan pun tutup.
“Di sisi lain, pabrikan otomotif yang memproduksi truk dan dump truck, seperti Toyota, Isuzu, Hino, dan Mitsubishi—yang memiliki pabrik serta karyawan dalam jumlah besar di Indonesia—terancam melakukan PHK ribuan karyawannya pada tahun 2025,” katanya.
Ribuan Buruh Bakal Gelar Aksi di Istana Merdeka
Dia menambahkan, hal ini terjadi akibat membanjirnya impor mobil truk dan dump truck dari China, yang masuk langsung tanpa adanya pabrik dan tenaga kerja di dalam negeri. Untuk itu, pihaknya berencana menggelar aksi yang dihadiri ribuan buruh di seluruh Indonesia.
Adapun, tuntutan dalam aksi tersebut untuk melakukan penghentian PHK di sektor elektronik, tekstil, garmen, baja dan otomotif truk.
“Aksi ini akan dilakukan di Istana Merdeka serta di kantor-kantor gubernur di seluruh Indonesia,” tegas Said Iqbal.