Jakarta, bisabasi.id – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menilai kajian Bank Dunia terkait kemiskinan yang disesuaikan menggunakan daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) dan mengkategorikan Indonesia berdasarkan standar negara upper-middle income dapat menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pusat Statistik (BPS).
“Sebagai masukan bahan evaluasi serta menakar daya saing kita dengan negara-negara setara lainnya, tentu saja menjadi masukan yang baik,” kata Anis di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Sabtu (3/5/2025). (5/5).
Legislator perempuan ini menekankan bahwa BPS tidak boleh menutup diri terhadap kajian dari berbagai lembaga riset, termasuk Bank Dunia. “Karena jika datanya kurang akurat, maka kebijakan pembangunan berisiko melenceng dari target sehingga meninggalkan jutaan orang dalam lingkaran kemiskinan,” ungkap Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.
Meskipun demikian, Anis mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau memiliki karakteristik yang berbeda di setiap wilayah dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. “Tentu garis kemiskinan tiap wilayah tidak bisa disamaratakan, antara Jakarta dengan di daerah tertentu misalnya,” ujarnya.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta I ini menyebutkan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan nasional yang kompleks dan akan tetap menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang membutuhkan penanganan yang sangat serius.
“Negara perlu memfokuskan sumber daya fiskalnya terutama pada investasi yang berpihak pada masyarakat miskin dan kebijakan yang meminimalisir ketimpangan,” pungkasnya.