Jakarta, bisabasi.id – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki meyakini, industri Electric Vehicle (EV) di Indonesia mampu menciptakan ekonomi baru dan peluang besar bagi UMKM dalam menciptakan lapangan kerja yang inovatif.
“EV mampu menciptakan ekonomi baru sehingga harus ditumbuhkan untuk menciptakan lapangan kerja. Karena selama ini, sebanyak 97 persen lapangan kerja disediakan oleh sektor mikro informal. EV menjadi ekonomi baru setelah industri kelapa sawit yang diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi nasional,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam Closing Ceremony Inabuyer EV Expo 2023 di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (30/11/2023).
MenKopUKM berharap, semakin banyak pelaku UMKM di sektor otomotif dapat masuk ke dalam ekosistem EV sebagai penyedia suku cadang, distributor, dealer, penyedia layanan pengisian daya, bengkel konversi kendaraan listrik, dan berbagai turunan usaha lainnya. Hal ini bukan semata untuk memberikan keberlanjutan usahanya, tapi juga mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik yang lebih inklusif.
“Saya dari awal meyakini industri EV akan mengubah struktur industri otomotif dunia, termasuk Indonesia. Apalagi Indonesia punya market besar. Bahkan bukan tidak mungkin, nantinya pedagang ice cream, pedagang bakso dan sate tak lagi pakai gerobak, tapi pakai motor listrik,” kata MenKopUKM.
MenKopUKM pun turut senang, sebab dalam setahun terakhir ini sudah ada sebanyak 58 brand yang memproduksi EV di dalam negeri. Bahkan ada yang TKDN nya sudah mencapai 60 persen, lebih tinggi dari aturan TKDN sebesar 40 persen. Dirinya juga meyakini, jumlah brand EV pun akan terus tumbuh.
“Karena penyediaan bukan hanya ke lembaga Pemerintahan tetapi juga secara perorangan. Kami mendukung lingkungan yang lebih baik. Serta memunculkan lebih banyak lagi pelaku UMKM, di mana nanti kebutuhan sparepart-nya diproduksi dengan konsep rantai pasok. Saya optimistis kita bisa bersaing dengan brand besar dari luar negeri, baik dari sisi harga maupun kualitas,” ujar Menteri Teten.
Namun perlu diakui, jumlah bengkel konversi motor saat ini masih terbatas. Inilah sebabnya KemenKopUKM turut serta memberikan dukungan nyata dengan menyediakan fasilitas di Smesco sebagai bengkel konversi motor listrik.
Smesco secara konsisten memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM agar mereka memiliki kemampuan dalam melakukan konversi dari motor berbahan bakar ke motor listrik. Langkah ini membuka kesempatan lebih luas bagi mereka untuk terlibat aktif dalam industri yang sedang berkembang ini.
“Saya harap, dukungan yang terus-menerus dari Pemerintah, BUMN, usaha besar, dan asosiasi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui Green Electric Mobility sangat penting,” ujarnya.
Langkah ini, kata Menteri Teten, memungkinkan Indonesia untuk berperan dalam rantai pasok global kendaraan listrik, mendorong kemajuan industri sepeda motor listrik lokal, dan juga meningkatkan TKDN, serta kapasitas produksi secara keseluruhan.
Perkembangan EV di Indonesia, kata Teten, sudah sangat luar biasa. Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) pun siap mendukung dengan melakukan penyediaan skema pembiayaan KUR Klaster hingga Rp500 juta.
“Nanti asosiasi bisa menjadi penjamin serta katalis untuk menyalurkan KUR Klaster. Saya harapkan pasti ini meningkat. Kita ingin semua fokus dukung brand lokal. Sementara, daerah juga harus mendukung dengan membuat aturan mengenai kesehatan lingkungan,” ujarnya.
MenKopUKM turut mengapresiasi dan berterima kasih kepada HIPPINDO dan Aismoli, serta semua pihak yang terlibat dalam mendukung acara Inabuyer EV Expo 2023.
“Event ini menjadi wadah yang luar biasa untuk mempromosikan kendaraan listrik ramah lingkungan, produk lokal yang patut kita banggakan karena diproduksi, didistribusikan, bahkan diekspor ke luar negeri,” katanya.
Peningkatan Transaksi
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi mengatakan, banyak negara yang menyatakan minat dan mendukung industri EV di Indonesia. Hal itu terbukti dengan kehadiran perwakilan negara seperti China, Vietnam, maupun Thailand yang hadir dalam event tiga hari Inabuyer EV Expo 2023 di Jakarta.
Tak hanya itu, kegiatan yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini pun telah mencatatkan beberapa peningkatan transaksi dan komitmen dari pihak buyer (meliputi Kementerian/Lembaga, swasta, maupun perorangan) dengan para pelaku atau pemilik brand EV yang hadir dalam kesempatan tersebut.
“Inabuyer EV Expo 2023 mencatatkan nilai transaksi B2C (Business to Customer) sebanyak 156 unit dengan nilai sebesar Rp2.086.456.000. Serta potensi B2B (Business to Business) dan B2G (Business to Government) sebanyak 32.431 unit dengan nilai Rp423.562.990.000,” kata Budi.
Selain itu, Inabuyer EV Expo 2023 juga menghasilkam mandatory K/L termasuk BUMN untuk secara bertahap mengganti kendaran konvensional menjadi kendaraan bermotor listrik. “Saya harap, kalau bisa harus ada tim pengawas dalam menjalankan mandatory ini. Kami pun terus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves),” kata Budi.
Sementara itu, Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menambahkan, saat ini pihaknya telah merespons terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022, tentang penggunaan Kendaraan Motor Listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas Pemerintah, dengan memunculkan etalase mobil dan motor listrik berbasis baterai di e-katalog.
“Dengan adanya etalase tersebut, setiap instansi pemerintah yang berbelanja di e-katalog tentu saja akan mudah untuk memilih produk-produk ramah lingkungan khususnya kendaraan listrik,” kata Hendrar.
Sampai 29 November 2023, Hendrar menyebutkan nilai transaksi pada platform e-katalog telah mencapai Rp188,3 triliun. Untuk pengadaan kendaraan bermotor, ada di dalam 5 besar transaksi besar.
“Transaksi kendaraan bermotor mencapai Rp6,71 triliun. Sedangkan khusus untuk kendaraan motor berbasis listrik baru mencapai Rp195 miliar atau setara 2,91 persen,” ujarnya.
Hendrar juga berharap, kegiatan Inabuyer EV Expo 2023, dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengimplementasikan aspek keberlanjutan lingkungan melalui pengadaan barang/jasa Pemerintah.