Jakarta, bisabasi.id – Presiden Joko Widodo menyampaikan potensi besar energi geothermal di Indonesia mencapai sekitar 24 ribu megawatt tetapi hingga saat ini belum dimaksimalkan. Presiden mengatakan, berdasarkan data dari Menteri ESDM hal tersebut disebabkan karena proses perizinan konstruksinya membutuhkan waktu 5 sampai 6 tahun.
Turut hadir dalam peresmian ini, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Julfi Hadi, Pj. Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, dan para Duta Besar negara sahabat.
“Dan ketahuan tadi, seperti disampaikan oleh Pak Menteri ESDM ternyata untuk memulai konstruksi, dari awal sampai konstruksi, urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun. Ini yang mestinya paling cepat harus dibenahi terlebih dahulu, agar dari 24 ribu megawatt yang baru dikerjakan hanya 11% bisa segera dikerjakan oleh investor,” kata Presiden usai meresmikan pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exibition (IIGCE) 2024 di JCC Senayan, Jakarta. (18/9).
Presiden menyampaikan, Indonesia sebagai pemilik potensi besar geothermal sebesar 40% dari potensi dunia memiliki banyak peluang untuk dikembangkan. Terlebih lagi, saat ini baru 11% panas bumi yang termanfaatkan dari potensi yang ada.
Presiden juga mengatakan bahwa Indonesia juga berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah-langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, mengembangkan industri hijau, serta melakukan transisi ke energi hijau.
“Tapi kita semua tahu dalam melakukan transisi hijau, ini setiap pemerintahan di negara berkembang, hampir semua di negara berkembang dihadapkan pada dilema mengenai keterjangkauan harga. Selalu problemnya di situ,” imbuhnya.
Presiden Tekankan Pentingnya Akses Energi yang Adil bagi Masyarakat
Ia menyampaikan bahwa pentingnya akses energi yang adil bagi seluruh masyarakat dan menyatakan perlunya pemanfaatan teknologi yang lebih terbuka untuk meningkatkan efisiensi dan hasil.
Presiden juga menggarisbawahi perlunya kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, peneliti, dan masyarakat untuk mengatasi isu perubahan iklim.
“Masalah perubahan iklim ini adalah masalah kita bersama, masalah seluruh isi dunia, baik itu pemerintah di negara maju, baik itu pemerintah di negara-negara berkembang, juga baik itu dari para pengusaha, dari para peneliti, maupun rakyat kecil di seluruh belahan bumi,” ujarnya.
Presiden berharap melalui forum ini dapat dihasilkan terobosan besar yang bisa menjadi titik tengah untuk berbagi risiko, untuk berbagi beban, dan tentu juga untuk berbagi keuntungan dengan proporsi yang seimbang.
“Karena dalam satu dekade ini mungkin pemilik pembangkit listrik panas bumi setahu saya Pertamina memiliki, PLN memiliki, kemudian Kementerian Keuangan juga ada, plus ada swasta satu atau dua setahu saya. Tadi tambah, sudah tambah lima, saya kira sangat baik, sehingga kita harapkan langkah besar transisi hijau dapat betul-betul kita lakukan bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif, mewujudkan akses energi yang berkeadilan, dan kehidupan dunia yang lebih baik,” pungkasnya.