Jakarta, bisabasi.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung pemanfaatan lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) untuk menunjang program tiga juta rumah. Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan program 3 juta rumah bagi masyarakat.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengungkapkan, pihaknya akan menyiapkan daftar aset – aset untuk dilihat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mendukung program tiga juta rumah.
“Kami akan menyiapkan list dari pada aset – aset itu karena pada dasarnya kan pembangunan rumah itu juga bergantung dari minat masyarakat terhadap daerah itu. Jadi, nanti kami akan siapkan listnya, nanti tempatnya Pak Ara yang melihat mana list dari tanah itu yang diminati,” kata Rionald. (8/11).
Nantinya, Kemenkeu akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung realisasi program tiga juta rumah.
“Aku punya list di beberapa daerah ya. Nanti, kita lihat saja milihnya dimana saja gitu. Intinya, kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera,” ujarnya.
Ditemui di tempat terpisah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengaku sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk membangun program 3 juta rumah setiap tahun yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Saat ini, untuk tanah yang berasal dari koruptor terdapat 1.000 hektare (ha) di Banten yang diberikan oleh Kejaksaan Agung ke Kementerian PKP. Lalu, ada tanah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN seluas 151 hektare di Mojokerto dan 6,7 ha di Tangerang,” katanya.
Ara mengatakan, Kementerian PKP gencar mencari tanah hibah ini dikarenakan anggaran yang diberikan hanya Rp 5,07 triliun pada 2025. Angka tersebut, turun dari anggaran pada saat masih adanya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR yang senilai Rp 14,8 triliun