Jakarta, bisabasi.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik atas rencana evaluasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Evaluasi terhadap bursa karbon dinilai penting guna mendukung target pengurangan emisi atau Net Zero dan juga ekonomi berkelanjutan.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menekankan bahwa, evaluasi memang seharusnya dilakukan secara menyeluruh atas ekosistem bursa karbon. Hal tersebut dikarenakan bursa karbon mempunyai peran penting sebagai bagian dari upaya nasional dalam mencapai pengurangan emisi dan ekonomi berkelanjutan.
“Evaluasi ini mencakup ekosistem secara keseluruhan, bukan hanya Bursa Karbon Indonesia saja, tetapi juga instrumen lain seperti carbon tax dan ketentuan batas atas emisi. Diskusi dengan berbagai pihak akan dilakukan untuk menciptakan skema perdagangan karbon yang lebih baik,” jelas Inarno sesuai Media Workshop di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. (1/11).
Ia menambahkan, meskipun bursa karbon ini masih relatif baru dan memiliki volume transaksi yang belum besar, ada banyak potensi perbaikan dan pengembangan.
Bursa Karbon Alami Peningkatan Jumlah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya mempercepat pengembangan perdagangan karbon di Indonesia, yang dinilai masih belum optimal.
“Kami sedang melakukan evaluasi agar perdagangan karbon ini tidak stagnan. Potensi perdagangan karbon kita sangat besar dan kami tak ingin potensi ini terbuang percuma,” ujarnya.
Hanif mengungkapkan beberapa kebijakan yang sedang disiapkan untuk meningkatkan nilai ekonomi karbon. Kebijakan tersebut meliputi penerapan skema offset karbon, memperluas unit perdagangan karbon, mempertimbangkan perpajakan karbon, dan menetapkan batas atas kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC).
“Langkah-langkah ini harus segera dibangun. Kita tidak bisa bersantai-santai dengan potensi yang ada,” tambah Hanif.
Langkah strategis ini, menurut Hanif, juga akan melibatkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memastikan kualitas karbon yang diperdagangkan memenuhi standar. Kualitas ini sangat penting, terutama karena IDX Carbon menunjukkan peningkatan jumlah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dari 459.953 ton CO2e pada tahun pertama operasinya, menjadi 613.894 ton CO2e tahun ini. Nilai transaksi juga naik dari Rp29,21 miliar menjadi Rp37,06 miliar, dengan volume transaksi sebesar 420.029 ton CO2e yang telah digunakan untuk kebutuhan pengurangan emisi.